Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

Sumber

BN 2024 (798) : 10 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

LAPORAN HARTA PENYELENGGARA KEKAYAAN NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 64 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-kpk-no-3-tahun-2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Mengubah sebagian :

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Tata Cara - Pendaftaran - Pengumuman - Pemeriksaan - Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
2024
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN 2024 (798) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:	Beberapa ketentuan terkait ruang lingkup wajib lapor, jangka waktu penyampaian, dan ketentuan verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan hukum sehingga perlu diubah. Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016; dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Komisi ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Lampiran file: 14 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, lampiran hlm 11 sd 14).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521