Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2023

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan Tahun 2023 - 2026

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini (Perwali) ini mengatur tentang Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023 - 2026. Rincian Rekaksi terdebut terdapat dalam Lampiran.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan Tahun 2023 - 2026

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

27 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

21 November 2023

Tanggal Berlaku

21 November 2023

Sumber

BD.2023/No. 98

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023perwal3375097- OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan

rencana aksi daerah - standar pelayanan minimal
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 97, BD.2023/No. 98
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan Tahun 2023 - 2026
ABSTRAK:	bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal; bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan Tahun 2023 – 2026; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Walikota ini (Perwali) ini mengatur tentang Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023 - 2026. Rincian Rekaksi terdebut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 dicabut 133

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521