Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bab IV Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Bab V Koordinasi Bab VI Kerjasama Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Pengendalian dan Pelaporan Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

04 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2021

Tanggal Berlaku

04 Januari 2021

Sumber

BD.2021/NO.20

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 441 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2021perwal3375005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perwali Kota Pekalongan No. 97 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan Tahun 2023 - 2026

standar pelayanan minimal
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2021/NO.20
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara Secara Minimal; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pekalongan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 / PRT/ M /2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020; Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bab IV Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Bab V Koordinasi Bab VI Kerjasama Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Pengendalian dan Pelaporan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT