Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024

Perdagangan Antarpulau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan perdagangan antarpulau, Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau, Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau, Penerapan nomor laporan atas PAB dan PAB konsolidasi untuk penerbitan akses masuk barang ke dalam area pelabuhan oleh pihak yang berwenang, penguatan dan optimalisasi Perdagangan Antarpulau, pemantauan oleh Direktur Jenderal Perdagangan, Pengawasan Perdagangan Antarpulau dan Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau atau PJPT

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perdagangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perdagangan

Bentuk Singkat

Permendag

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

01 November 2024

Tanggal Berlaku

31 Desember 2024

Sumber

BN.2024 (802)/15 hlm

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perdagangan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 190 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendag Nomor 27 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permendag No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau

perdagangan
2024
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 27, BN.2024 (802)/15 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perdagangan Antarpulau
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tata kelola perdagangan antarpulau guna mendukung kinerja logistik nasional, dan penerapan ekosistem logistik nasional, serta menyesuaikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau, perlu mengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan tata kelola perdagangan antarpulau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan perdagangan antarpulau, Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau, Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau, Penerapan nomor laporan atas PAB dan PAB konsolidasi untuk penerbitan akses masuk barang ke dalam area pelabuhan oleh pihak yang berwenang, penguatan dan optimalisasi Perdagangan Antarpulau, pemantauan oleh Direktur Jenderal Perdagangan, Pengawasan Perdagangan Antarpulau dan Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau atau PJPT
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521