Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2024

Penyelenggaraan Whistleblowing System

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Penyelenggaraan Whistleblowing System; Kewenangan Pemerintah Daerah; Mekanisme Whistleblowing System; Persyaratan Pelaporan/Pengaduan; Tim Pengelola Whistleblowing System; Perlindungan terhadap Whistleblower; Hak dan Kewajiban Whistleblower; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

09 September 2024

Tanggal Pengundangan

09 September 2024

Tanggal Berlaku

09 September 2024

Sumber

BD.2024/NO.53

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

pergub diy nomor 53 tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran

Penyelenggaraan Whistleblowing System
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 53, BD.2024/NO.53
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Penyelenggaraan Whistleblowing System
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mendukung visi dan misi pembangunan daerah diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana Korupsi; b. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana Korupsi dibutuhkan sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Penyelenggaraan Whistleblowing System; Kewenangan Pemerintah Daerah; Mekanisme Whistleblowing System; Persyaratan Pelaporan/Pengaduan; Tim Pengelola Whistleblowing System; Perlindungan terhadap Whistleblower; Hak dan Kewajiban Whistleblower; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024. Jumlah Halaman: 15 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2024

Penyelenggaraan Whistleblowing System

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT