Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2008

Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai peredaran hasil hutan; pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian hasil hutan; perizinan dan evaluasi usaha industri primer hasil hutan kayu; sarana dan prasarana hasil hutan; hasil hutan lelang; retribusi; pembinaan dna pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administrasi; penyidikan; dan ketentuan pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

03 November 2008

Tanggal Pengundangan

05 November 2008

Tanggal Berlaku

05 November 2008

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 9

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2008PERDA0031009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan Dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Kehutanan dan Perkebunan
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu
ABSTRAK:	bahwa Perda No. 11 Th. 2004, keberadaannya sudah tidak sesuai lagi, sehingg aperlu disempurnakan, dan dalam rangka untuk kesinambungan peleksanaan pengendalian peredaran hasil hutan perlu dilakukan penyusunan kembali pengaturan tentang industri primer hasil hutan kayu yang ditetapkan dengan PERDA Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 41 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 20 Th. 2001; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 45 Th. 2004; PP No. 6 Th. 2007; Keppres No. 74 Th. 2001; Kepmendagri No. 43 Th. 1999; Kepmenhut No. 126/Kpts-II/2003; Permenhut No. P.51/MENHUT-II/2006 stdd Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2006; Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006 stdd Permenhut No. 63/MENHUT-II/2006; Permenhut No. P.70/MENHUT-II/2006 stdd Permenhut No. P.16/MENHUT-II/2004 dan No. P.28/MENHUT-II/2005; Perda No. 3 Th. 2001 PERDA ini mengatur mengenai peredaran hasil hutan; pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian hasil hutan; perizinan dan evaluasi usaha industri primer hasil hutan kayu; sarana dan prasarana hasil hutan; hasil hutan lelang; retribusi; pembinaan dna pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administrasi; penyidikan; dan ketentuan pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2008. PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai prosedur pemeriksaan dan pengujian; peraturan tata cara pemeriksaan, pengukuran dan pengujian; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin dan rekomendasi; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan sarana dan prasarana; peraturan mengenai retribusi Terhadap pelayanan pengukuran dan pengujian, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, pemakaian sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah; 6 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521