Logo
Login

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 72 Tahun 2022

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penetapan kelas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan dan Rumah Sakit Pratama Solok Selatan, dapat disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan Penetapan Kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Solok Selatan
Nomor
72
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Padang Aro
Tanggal Penetapan
14 September 2022
Tanggal Pengundangan
14 September 2022
Tanggal Berlaku
14 September 2022
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 72
Subjek
APBD - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

72-PERBUP NOMOR 72 TAHUN 2022.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Solok Selatan No. 2 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan