Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2011

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang yang meliputi Visi Dan Misi, Maksud Dan Tujuan, Penetapan Standar Operasional Pelayanan Perijinan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

07 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

08 Maret 2011

Tanggal Berlaku

08 Maret 2011

Sumber

BD.2011/NO.39

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2011 No 39_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR operasional prosedur pelayanan perijinan
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2011/NO.39
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka pelaksanaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang yang transparan, pasti, mudah dan akuntabel dipandang perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/07/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008; Keputusan Bupati Semarang Nomor: 061/0038/2009 Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang yang meliputi Visi Dan Misi, Maksud Dan Tujuan, Penetapan Standar Operasional Pelayanan Perijinan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011. 34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521