Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2011

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik ( LPSE) Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pembentukan LPSE, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi LPSE, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Organisasi LPSE, Tata Kerja, Kewajiban Dan Larangan, Pembiayaan, Standar Prosedur Operasional, Ketentuan Lain – Lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

01 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2011

Tanggal Berlaku

02 Februari 2011

Sumber

BD.2011/NO.11

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2011 No 11_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Perbup Kab. Semarang No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2011/NO.11
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik; bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan Bupati membentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang ; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik ( LPSE) Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pembentukan LPSE, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi LPSE, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Organisasi LPSE, Tata Kerja, Kewajiban Dan Larangan, Pembiayaan, Standar Prosedur Operasional, Ketentuan Lain – Lain.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011. 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521