Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2023

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Samarinda

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud,Tujuan,Ruang Lingkup dan Prinsip; 3. Tata Kelola Sistem Berbasis Elektronik; 4. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Samarinda

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

10 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

10 Juli 2023

Tanggal Berlaku

10 Juli 2023

Sumber

BD.2023/433

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Samarinda 42-2023 ttg penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah kota samarinda42.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Samarinda No. 9 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BERBASIS ELEKTRONIK - SISTEM pemerintahan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2023/433
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:	Guna memastikan keselarasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota, maka diperlukan norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola, manajemen dan pemberian layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dan dokumen referensi sekaligus koordinasi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau dan mengevaluasi SPBE; SPBE Kota Samarinda yang terpadu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, maka Peraturan Walikota Samarinda Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Samarinda perlu untuk segera diganti karena masih terdapat banyak kekurangan dalam menjabarkan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kota Samarinda. UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permenpan No. 5 Tahun 2020; Permenpan No. 6 Tahun 2023; Perda Samarinda No. 3 Tahun 2016; Perda Samarinda No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Samarinda No. 8 Tahun 2021. 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud,Tujuan,Ruang Lingkup dan Prinsip; 3. Tata Kelola Sistem Berbasis Elektronik; 4. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023. Peraturan Wali Kota Samrinda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2023

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Samarinda

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT