Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman dan menerima pendapatan bunga dari deposito dana di bank;13 b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisashkan pada perusahaan daerah; f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

31 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

31 Januari 2011

Tanggal Berlaku

31 Januari 2011

Sumber

BD Tahun 2012 No.2

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

HUKUM TATA NEGARA

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

BAB 1- PENDAHULUANKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 2-STRUKTUR ORGANISASIKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 3 - STRUKTUR APBDKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 4- PERENCANAANKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 5- PELAKSANAANKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 6- PENATAUSAHAAN-Kalteng.pdf

Preview

Download

BAB 7- PENGADAAN BARANG DAN JASAKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 8- PENGADAAN TANAHKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 9-PERTANGGUNGJAWABANKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 10-PEMBINAAN DAN PENGAWASANkalteng.pdf

Preview

Download

BAB 11-PENGENDALIAN DAN MONITORINGKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 12- TPTGRKalteng.pdf

Preview

Download

BAB 13-PENUTUPKalteng.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

pengelolaan keuangan daerah
2012
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, BD Tahun 2012 No.2
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang3; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum; 25. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman dan menerima pendapatan bunga dari deposito dana di bank;13 b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisashkan pada perusahaan daerah; f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT