Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011

Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kendal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kendal yang meliputi Asas, Arah Kebijakan, Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban, Tahapan Kegiatan, Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kendal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kendal

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kendal

Tanggal Penetapan

05 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2011

Tanggal Berlaku

21 Februari 2011

Sumber

LD.2011/NO.4

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kendal

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 69 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Kendal Tahun 2011 No 4_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Kendal No. 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan; bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat; bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kendal yang meliputi Asas, Arah Kebijakan, Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban, Tahapan Kegiatan, Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2011. 23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521