Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat perbendaharaan negara pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus, penganggaran transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus, pengelolaan transfer ke daerah untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusu provinsi Papua, pengelolaan sistem informasi terintegrasi, pertanggungjawaban transfer ke daerah untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus, dokumen pelaksanaan anggaran, pemotongan penyaluran dan penyaluran kembali hasil pemotongan dana otonomi khusus, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2024

Tanggal Berlaku

06 Juni 2024

Sumber

BN.2024 (302)/391 hlm

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 9 kali

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkueangan033.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PMK No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

otonomi

2024

Peraturan Menteri Keuangan NO. 33, BN.2024 (302)/391 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kepada daerah otonom di wilayah Papua dan Provinsi Aceh diberikan dana otonomi khusus; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf d Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari jenis transfer ke daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah, termasuk dana otonomi khusus; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 , Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat perbendaharaan negara pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus, penganggaran transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus, pengelolaan transfer ke daerah untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusu provinsi Papua, pengelolaan sistem informasi terintegrasi, pertanggungjawaban transfer ke daerah untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus, dokumen pelaksanaan anggaran, pemotongan penyaluran dan penyaluran kembali hasil pemotongan dana otonomi khusus, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
391 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521