Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 45 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Konawe. Maksud RKPD tahun 2023 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2023 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut: BAB I: Pendahuluan; BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah; BAB III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; BAB VI: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19; BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan BAB VIII: Penutup. Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

06 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 569

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 569
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaJuasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konuwe Tahun 2021 Nomor 254); Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Konawe. Maksud RKPD tahun 2023 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2023 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut: BAB I: Pendahuluan; BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah; BAB III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; BAB VI: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19; BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan BAB VIII: Penutup. Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 812 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521