Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2022

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV KEGIATAN USAHA BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI MODAL BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB X PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI BAB XIII PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAB XIV KEPAILITAN BAB XV DANA PENSIUN BAB XVI ASOSIASI BAB XVII PEMBINAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BXB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2022 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUNGOI SESAYAP
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tana Tidung
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Tideng Pale
Tanggal Penetapan
21 Februari 2022
Tanggal Pengundangan
21 Februari 2022
Tanggal Berlaku
21 Februari 2022
Sumber
LD KTT NO 1 TAHUN 2022
Subjek
PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Bidang
Halaman ini telah diakses 13 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERDA Kab. Tana Tidung No. 1 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan