Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan bsarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rembang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Rembang

Tanggal Penetapan

13 Februari 2004

Tanggal Pengundangan

20 Februari 2004

Tanggal Berlaku

20 Februari 2004

Sumber

LD.2004/No. 5

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rembang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 74 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

5 2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Rembang No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2004/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Keschatan, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. maka perlu diganti: bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Dacrah Kabupaten Rcmbang tcntang Retribusi Pclayanan Kcsehatan di Dinas Keschatan dan Pusat Keschatan Masyarakat; Undang undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1991; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Meteri Dalarn Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan bsarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2004. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 dicabut. 26 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521