Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015

Penanganan Laporan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Komisi Yudisial

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Yudisial

Bentuk Singkat

Peraturan KY

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

09 November 2015

Tanggal Pengundangan

24 November 2015

Tanggal Berlaku

24 November 2015

Sumber

BN 2015 (1758): 30 hlm: peraturan.go.id

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Yudisial

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 234 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanganan laporan masyarakat - komisi yudisial
2015
Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2015 (1758): 30 hlm: peraturan.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Penanganan Laporan Masyarakat
ABSTRAK:	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, telah dibentuk Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU RI Nomor 22 Tahun 2004. Penanganan Laporan dilaksanakan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor.
CATATAN:	Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015. Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 30 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 30)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521