Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Pelaksanaan Musdes/Muskel dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

139

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

17 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2018

Tanggal Berlaku

17 Desember 2018

Sumber

BD. 2018/NO.139

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 121 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 139 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB No. 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dalam rangka Proses Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

PEDOMAN-musyawarah
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 139, BD. 2018/NO.139
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir yang berada dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat dan mutakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi; c. bahwa musyawarah desa/musyawarah kelurahan sebagai salah satu tahap dalam verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselaraskan pelaksanaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta; Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Materi Pokok: Pelaksanaan Musdes/Muskel dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT