Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2006

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis, bentuk dan golongan usaha jasa konstruksi, ketentuan dan syarat-syarat pemberian perizinan, nama, obyek dan subyek retribusi, penolakan dan penarikan kembali/pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Brebes

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Brebes

Tanggal Penetapan

28 Januari 2006

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2006

Tanggal Berlaku

02 Februari 2006

Sumber

LD.2005/No. 1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Brebes

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 55 kali

FILE-FILE PERATURAN

1677239716_5434809d787ea7dd33be.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Brebes No. 13 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN USAHA - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

ABSTRAK:

bahwa Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dibidang Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan penertiban dan Pengawasan; bahwa dalam melaksanakan penertiban dan Pengawasan dimaksud agar efisien dan efektif perlu adanya pengaturan; bahwa untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa keselamatan umum, kepastian keadaan Perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan Pembinaan Usaha Konstruksi perlu dilakukan pemberian izin; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,b dan c perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis, bentuk dan golongan usaha jasa konstruksi, ketentuan dan syarat-syarat pemberian perizinan, nama, obyek dan subyek retribusi, penolakan dan penarikan kembali/pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2001 dicabut.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521