Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Hak Dan Kewajiban Penduduk 3.Kewenangan Penyelenggaraan 4.Pendaftaran Penduduk 5.Pencatatan Sipil 6.Data Dan Dokumen Kependudukan 7.Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa 8.Perlindungan Data Pribadi Penduduk 9.Siak 10.Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi 11.Pelaporan 12.Sanksi Administratif 13.Ketentuan Penyidikan 14.Ketentuan Pidana 15.Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

24 September 2010

Tanggal Pengundangan

27 September 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010/NO.06

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 689 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 6 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kependudukan dan Perkawinan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2010/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:	sesuai amanat Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan salah satu kewenangan menetapkan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan, dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti ,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 ; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam ;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.01HL.03.01 Tahun 2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Hak Dan Kewajiban Penduduk 3.Kewenangan Penyelenggaraan 4.Pendaftaran Penduduk 5.Pencatatan Sipil 6.Data Dan Dokumen Kependudukan 7.Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa 8.Perlindungan Data Pribadi Penduduk 9.Siak 10.Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi 11.Pelaporan 12.Sanksi Administratif 13.Ketentuan Penyidikan 14.Ketentuan Pidana 15.Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521