Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 Tahun 2013

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH RETRIBUSI; BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG; BAB XI PENENTUAN PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

01 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 926 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.12Th.2013 ttg Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan

RETRIBUSI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaanya. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII WILAYAH RETRIBUSI; BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG; BAB XI PENENTUAN PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVII PENYIDIKAN; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 29 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521