Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis dan Golongan Retribusi; Retribusi Izin Trayek; Retribusi Izin USaha Perinkanan; Wilayah Pemungutan Retribusi; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Sanksi Administratif; Keberatan; Pemberian Keringananm Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Peninjauan Tarif Retribusi; Pemeriksaan; Insentif Pemungut; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

06 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

06 Desember 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 994 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda DIY No. 13 Tahun 2011 ttg Retribusi Perizinan Tertentu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalan pemungutan retribusi, serta demi kelancaran, transparasi, dan kepastian hukum pelaksanan pemungutan perlu pengaturan tentang retribusi di bidang perizinan tertentu; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis dan Golongan Retribusi; Retribusi Izin Trayek; Retribusi Izin USaha Perinkanan; Wilayah Pemungutan Retribusi; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Sanksi Administratif; Keberatan; Pemberian Keringananm Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Peninjauan Tarif Retribusi; Pemeriksaan; Insentif Pemungut; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 5 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521