Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 1 Tahun 2013

Pajak Bumi dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V TAHUN PAJAK; BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK; BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK; BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB X PEMERIKSAAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Murung Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Puruk Cahu

Tanggal Penetapan

23 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/125

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang

Halaman ini telah diakses 736 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 1 TAHUN 2013 Pajak Bumi dan Bangunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Murung Raya No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pajak dan retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/125
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:	bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V TAHUN PAJAK; BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK; BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK; BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB X PEMERIKSAAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521