Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit kerja di lingkungan Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan; b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional; c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik; d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian; e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta Audit TIK; dan f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

Bentuk Singkat

Permenpora

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2021

Sumber

BN 2021 (939): 33 Halaman, jdih.kemenpora.go.id

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Bidang

Halaman ini telah diakses 171 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

salinan permenpora 2 tahun 2021 tentang SPBE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Permenpora No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK
2021
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia NO. 2, BN 2021 (939): 33 Halaman, jdih.kemenpora.go.id
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia TENTANG Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dasar Hukum Peraturan Kemenpora Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 106 Tahun 2020; Dan Peraturan Kemenpora No. 1516 Tahun 2015 Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit kerja di lingkungan Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan; b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional; c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik; d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian; e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta Audit TIK; dan f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi.
CATATAN:	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021. Lampiran File; 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521