Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2022

Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan mencakup : a. seleksi; b. pengadaan; c. pengolahan; dan d. penyiangan dan cacah ulang. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Perpusnas ditinjau paling sedikit 4 (empat) tahun sekali. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dimaksud dilaksanakan dalam pengembangan Koleksi Perpustakaan di lingkungan Perpusnas, meliputi koleksi: a. Karya Cetak; b. Karya Rekam; dan c. Naskah Kuno.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

06 September 2022

Tanggal Berlaku

06 September 2022

Sumber

BN 2022 (853): 6 halaman, jdih. perpusnas.go.id

Subjek

PERPUSTAKAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 2201 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Perpusnas Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Perpusnas No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KOLEKSI PERPUSTAKAAN - PERPUSTAKAAN NASIONAL

2022

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 6, BN 2022 (853): 6 halaman, jdih. perpusnas.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan dengan menjamin tersedianya koleksi Perpustakaan Nasional yang lengkap dan mutakhir serta menyimpan seluruh karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia. Untuk menjamin tersedianya koleksi Perpustakaan Nasional yang lengkap dan mutakhir dalam rangka melestarikan hasil budaya bangsa guna terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, Perpustakaan Nasional perlu menetapkan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 20021; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan mencakup : a. seleksi; b. pengadaan; c. pengolahan; dan d. penyiangan dan cacah ulang. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Perpusnas ditinjau paling sedikit 4 (empat) tahun sekali. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dimaksud dilaksanakan dalam pengembangan Koleksi Perpustakaan di lingkungan Perpusnas, meliputi koleksi: a. Karya Cetak; b. Karya Rekam; dan c. Naskah Kuno.

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 343) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File: 35 hlmn.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521