Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 2 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah InI Mengatur Tentang; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Obyek Dan Subjek Pajak 3.Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan 4.Wilayah Pemungutan 5.Saat Pajak Yang Terutang 6.Ketentuan Bagi Pejabat 7.Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Dan Penelitian 8.Penagihan 9.Pengurangan 10.Keberatan,Banding, Dan Gugatan 11.Pembetulan, Pembatalan , Pengurangan Ketetapan,Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 12.Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dan Pemeriksaan 13.Kedaluawarsa 14.Biaya Insentif Pemungutan 15.Ketentuan Khusus 16.Penyidikan 17.Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

03 Mei 2011

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.02

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 764 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 2 Tahun 2011 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2021 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:	pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimamfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang pemungutannya harus berdasarkan Peraturan Daerah,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.. Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 ;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK/ .07/2010 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 . Peraturan Daerah InI Mengatur Tentang; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Obyek Dan Subjek Pajak 3.Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan 4.Wilayah Pemungutan 5.Saat Pajak Yang Terutang 6.Ketentuan Bagi Pejabat 7.Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Dan Penelitian 8.Penagihan 9.Pengurangan 10.Keberatan,Banding, Dan Gugatan 11.Pembetulan, Pembatalan , Pengurangan Ketetapan,Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 12.Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dan Pemeriksaan 13.Kedaluawarsa 14.Biaya Insentif Pemungutan 15.Ketentuan Khusus 16.Penyidikan 17.Ketentuan Pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 45

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521