Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Jasa Usaha,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 3.Jenis Retribusi 4.Rincian Objek Retribusi 5.Peninjauan Dan Penetapan Dan Penetapan Tarif Retribusi 6.Wilayah Pemungutan Dan Instansi Pemungut 7.Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran 8.Tata Cara Penagihan 9.Sanksi Administrasi 10.Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 11.Kedaluawarsa Penagihan 12.Biaya Intensif Pemungutan 13.Ketentuan Pidana 14.Penyidikan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

23 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.05

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 811 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 5 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Usaha.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
perubahan kedua

Pajak dan Retribusi Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Daerah,retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 . Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Jasa Usaha,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 3.Jenis Retribusi 4.Rincian Objek Retribusi 5.Peninjauan Dan Penetapan Dan Penetapan Tarif Retribusi 6.Wilayah Pemungutan Dan Instansi Pemungut 7.Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran 8.Tata Cara Penagihan 9.Sanksi Administrasi 10.Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 11.Kedaluawarsa Penagihan 12.Biaya Intensif Pemungutan 13.Ketentuan Pidana 14.Penyidikan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 41

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521