Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara

1. Maksud dan Tujuan : Maksud disusunnya kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengelola keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tujuan disusunnya kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini adalah untukmemenuhi ketentuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP. 2. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual yang terdiri dari Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan Kebijakan akuntansi akun. 3. Lampiran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari: BAB I Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi; BAB II Penyajian Laporan Keuangan; BAB III Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; BAB IV Laporan Perubahan Ekuitas; BAB V Neraca; BAB VI Laporan Operasional; BAB VII Laporan Arus Kas; BAB VIII Catatan Atas Laporan Keuangan; BAB IX Pendapatan–LO dan Pendapatan-LRA; BAB X Belanja; BAB XI Beban; BAB XII Transfer; BAB XIII Pembiayaan. BAB XIV Kas dan Setara Kas BAB XV Piutang; BAB XVI Persediaan; BAB XVII Investasi; BAB XVIII Aset Tetap; BAB XIX Dana Cadangan; BAB XX Aset Lainnya; BAB XXI Kewajiban; BAB XXII Ekuitas; BAB XXIII Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan.