Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Pemberian TPP Bab III Tim Pelaksanaan TPP Bab IV Tata Cara Pembayaran Bab V Pembatasan Pemberian Honorarium Bab VI TPP Pegawai ASN pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pegawai ASN Bab VIII Penangguhan dan Pengurangan Pembayaran TPP Bab IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

28 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

28 Maret 2023

Tanggal Berlaku

28 Maret 2023

Sumber

BD.2023/NO.10

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2730 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Grbg 10_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Grobogan No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Mencabut :

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

tambahan penghasilan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2023/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	bahwa untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan setelah mendapat persetujuan Menteri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah tentang Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Pemberian TPP Bab III Tim Pelaksanaan TPP Bab IV Tata Cara Pembayaran Bab V Pembatasan Pemberian Honorarium Bab VI TPP Pegawai ASN pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pegawai ASN Bab VIII Penangguhan dan Pengurangan Pembayaran TPP Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 dicabut. 25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2023

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT