Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007

Penyerahan Sebagian Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

14 April 2007

Tanggal Pengundangan

30 Juni 2007

Tanggal Berlaku

30 Juni 2007

Sumber

LD.2007/No.12

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 156 kali

FILE-FILE PERATURAN

16 penyerahan-sebagian-urusan-kewenangan-pemerintah-kabupaten-kepada-desa-2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukoharjo No. 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kewenangan-pemerintah-desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2007/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga perlu menyerahkan sebagian urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Penyerahan Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2007.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521