Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 5 Tahun 2013

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tujuan dari pengelolaan Batubara antara lain  Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegianat usaha pertambangan  Menjamin kemanfaatan  Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional  Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal  Dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraannya 2. Untuk izin pengelolaan dalam kendali, harus memiliki IUP yang diberikan Gubernur, dalam IUP mencakup kriteria Letak geografis, kaidah konserfasi, daya dukung lingkungan , serta optimalisasi SDM dan Batubara, pemilik IUP memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 54 3. Pemegang IUP wajb membayar Pendapatan Negara 4. pengawasan dilakukan Oleh Petugas yang ditunjuk oleh Gubernur

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

11 Juni 2013

Tanggal Pengundangan

11 Juni 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Tahun 2013

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 1321 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

5.-PERDA-NOMOR-5-TAHUN-2013-TENTANG-PPENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL-DAN-BATUBARA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Prov. Bengkulu No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

pengelolaan pertambangan batu bara
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	1. Bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbaharukan perlu pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana 2. dengan penetapan UU No, 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, maka dibutuhkan kembali pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawaskan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan. 3. dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu penetapan Perda tentang Pengelolaan Pertambangan dan Batubara 1. UU No. 9 tahun 1967 2. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 3. UU No. 41 tahun 1999 4. UU No. 32 tahun 2004 5. UU No. 33 tahun 2004 6. UU No. 25 Tahun 2007 7. UU No. 26 Tahun 2007 8. UU No. 4 tahun 2009 9. UU No. 28 tahun 2009 10. UU No. 32 tahun 2009 11. UU No. 12 tahun 2011 12. UU No. 20 Tahu 1968 13. UU No. 82 Tahun 2001 14. PP No. 38 tahun 2007 15. PP No. 26 tahun 2008 16. PP No. 22 tahun 2010 17. PP No. 24 tahun 2010 18. PP No. 23 tahun 2010 19. PP No. 55 tahun 2010 20. PP No. 78 tahun 2010 21. PP No. 38 tahun 2011 22. PP No. 9 tahun 2012 23. PP No. 27 tahun 2012 24. Permen Energi dan SDM No. 28 tahun 2009 25. Permendagri No. 53 tahun 2011 26. Permenag LH No. 4 tahun 2012 27. Permenag LH No. 5 tahun 2012 28. Permen Energi dan SDM No. 7 tahun 2012 29. Perda Prov. Bengkulu No. 7 tahun 2008 30. Perda Prov. Bengkulu No. 2 tahun 2012 1. Tujuan dari pengelolaan Batubara antara lain  Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegianat usaha pertambangan  Menjamin kemanfaatan  Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional  Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal  Dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraannya 2. Untuk izin pengelolaan dalam kendali, harus memiliki IUP yang diberikan Gubernur, dalam IUP mencakup kriteria Letak geografis, kaidah konserfasi, daya dukung lingkungan , serta optimalisasi SDM dan Batubara, pemilik IUP memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 54 3. Pemegang IUP wajb membayar Pendapatan Negara 4. pengawasan dilakukan Oleh Petugas yang ditunjuk oleh Gubernur
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 57

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521