Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang memuat hal-hal, yaitu: a. Ketentuan umum; b. Nama dan objek pajak; c. Subjek pajak; d. Tarif pajak; e. Dasar pengenaan pajak; f. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak; g. Cara perhitungan pajak; h. Saat pajak terutang; i. Wilayah pemungutan; j. Pembayaran, penetapan dan penagihan; k. Keberatan, banding dan pengurangan; l. Ketentuan khusus; m. Pemeriksaan; n. Insentif pemungutan dan kedaluwarsa penagihan; o. Sanksi terhadap pelanggaran; p. Penyidikan; q. Ketentuan pidana; r. Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

05 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

05 Maret 2011

Tanggal Berlaku

05 Maret 2011

Sumber

LD.2011/NO.4

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 728 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Balangan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 16 Tahun 1985; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 111 Tahun 2000; PP Nomor 112 Tahun 2000; PP Nomor 113 Tahun 2000; PP Nomor 114 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Bersama MenKeu dan Mendagri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang memuat hal-hal, yaitu: a. Ketentuan umum; b. Nama dan objek pajak; c. Subjek pajak; d. Tarif pajak; e. Dasar pengenaan pajak; f. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak; g. Cara perhitungan pajak; h. Saat pajak terutang; i. Wilayah pemungutan; j. Pembayaran, penetapan dan penagihan; k. Keberatan, banding dan pengurangan; l. Ketentuan khusus; m. Pemeriksaan; n. Insentif pemungutan dan kedaluwarsa penagihan; o. Sanksi terhadap pelanggaran; p. Penyidikan; q. Ketentuan pidana; r. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2011.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT