Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun 2022

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Tata Nilai Pengadaan; 3. Lingkup Pengadaan; 4. Para Pihak; 5. Perencanaan Pengadaan; 6. Persiapan Pengadaan; 7. Pelaksanaan Pengadaan; 8. Pembayaran Presentasi Kerja; 9. Keadaan Terakhir; 10. Keadaan Kahar; 11. Pemutusan Surat Perjanjian; 12. Sanksi; 13. Penyelesaian Perselisihan; 14. Pelaporan Dan Serah Terima; 15. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik; dan 16. Ketentuan Lain-Lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

04 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

04 Juli 2022

Tanggal Berlaku

04 Juli 2022

Sumber

BD.2022/No.850

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 527 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Lamandau No 46 Th 2022 ttg Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa_compressed.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Lamandau No. 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Di Kabupaten Lamandau
Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/57 /II/HUK/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Swakelola di Desa di Kabupaten Lamandau

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/No.850
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaaan barang/jasa yang jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur kembali Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ jasa di Desa; dan 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamandau. 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Nilai Pengadaan; 3. Lingkup Pengadaan; 4. Para Pihak; 5. Perencanaan Pengadaan; 6. Persiapan Pengadaan; 7. Pelaksanaan Pengadaan; 8. Pembayaran Presentasi Kerja; 9. Keadaan Terakhir; 10. Keadaan Kahar; 11. Pemutusan Surat Perjanjian; 12. Sanksi; 13. Penyelesaian Perselisihan; 14. Pelaporan Dan Serah Terima; 15. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik; dan 16. Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. Mencabut: 1. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; dan 2. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/57 /II/HUK/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Swakelola di Desa di Kabupaten Lamandau. 105

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun 2022

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT