Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Bagian Kesatu : Bupati Bagian Kedua : Dinas Bagian Ketiga : UPTD Instansi Pelaksana Bagian Keempat : Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi 4. Pendaftaran Penduduk; Bagian Kesatu : Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bagian Kedua : Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagian Ketiga : Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP Bagian Keempat : Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 5. Pencatatan Sipil; Bagian Kesatu : Prinsip Pencatatan Bagian Kedua : Pencatatan Kelahiran Bagian Ketiga : Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah Bagian Keempat : Pencatatan Perkawinan Bagian Kelima : Pencatatan Pembatalan Perkawinan Bagian Keenam : Pencatatan Perceraian Bagian Ketujuh : Pencatatan Pembatalan Perceraian Bagian Kedelapan : Pencatatan Kematian Bagian Kesembilan : Pencatatan Pengangkatan Anak Bagian Kesepuluh : Pencatatan Pengakuan Anak Bagian Kesebelas : Pencatatan Pengesahan Anak Bagian Keduabelas : Pencatatan Perubahan Nama Bagian Ketigabelas : Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagian Keempatbelas : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya Bagian Kelimabelas : Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri; Bagian Pertama : Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Bagian Kedua : Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri 7. Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus; 8. Data dan Dokumen Kependudukan; Bagian Kesatu : Data Kependudukan Bagian Kedua : Dokumen Kependudukan Bagian Ketiga : Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan 9. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; 10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Bagian Kesatu : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bagian Kedua : Pembiayaan SIAK 11. Perlindungan Data Pribadi Penduduk; 12. Pelaporan; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

25 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2012

Tanggal Berlaku

25 Januari 2012

Sumber

LD.2012/NO.2

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1093 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Banjar No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERDA Kab. Banjar No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kependudukan dan perkawinan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Banjar yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Banjar, selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 2 Tahun 2007; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres. RI No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 11 Tahun 2010; Permendagri No. 12 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2011; Permendagri No. 10 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Hak dan Kewajiban; 3. Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Bagian Kesatu : Bupati Bagian Kedua : Dinas Bagian Ketiga : UPTD Instansi Pelaksana Bagian Keempat : Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi 4. Pendaftaran Penduduk; Bagian Kesatu : Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bagian Kedua : Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagian Ketiga : Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP Bagian Keempat : Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 5. Pencatatan Sipil; Bagian Kesatu : Prinsip Pencatatan Bagian Kedua : Pencatatan Kelahiran Bagian Ketiga : Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah Bagian Keempat : Pencatatan Perkawinan Bagian Kelima : Pencatatan Pembatalan Perkawinan Bagian Keenam : Pencatatan Perceraian Bagian Ketujuh : Pencatatan Pembatalan Perceraian Bagian Kedelapan : Pencatatan Kematian Bagian Kesembilan : Pencatatan Pengangkatan Anak Bagian Kesepuluh : Pencatatan Pengakuan Anak Bagian Kesebelas : Pencatatan Pengesahan Anak Bagian Keduabelas : Pencatatan Perubahan Nama Bagian Ketigabelas : Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagian Keempatbelas : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya Bagian Kelimabelas : Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri; Bagian Pertama : Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Bagian Kedua : Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri 7. Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus; 8. Data dan Dokumen Kependudukan; Bagian Kesatu : Data Kependudukan Bagian Kedua : Dokumen Kependudukan Bagian Ketiga : Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan 9. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; 10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Bagian Kesatu : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bagian Kedua : Pembiayaan SIAK 11. Perlindungan Data Pribadi Penduduk; 12. Pelaporan; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT