Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 1 Tahun 2016

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. tujaun dan prinsip 2. perumahan dan kawasan permukiman 3. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 4. persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 5. pembentukan tim verifikasi 6. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 7. pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas 8. pelaporan 9. peran masyarakat 10. pembinaan dan pengawasan 11. pembiayaan 12. sanksi administratif 13. ketentuan penyidikan 14. ketentuan pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klaten

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Klaten

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.1

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klaten

Bidang

Halaman ini telah diakses 1830 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 1 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Perda Kab. Klaten No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

sarpras - penyerahan sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, sarana, dan utilitas, dan dalam rangka berkelanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas ketentuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; 1. tujaun dan prinsip 2. perumahan dan kawasan permukiman 3. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 4. persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 5. pembentukan tim verifikasi 6. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 7. pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas 8. pelaporan 9. peran masyarakat 10. pembinaan dan pengawasan 11. pembiayaan 12. sanksi administratif 13. ketentuan penyidikan 14. ketentuan pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521