Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2006

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi yang berisi; Pasal I; Pasal II.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Banjarbaru

Tanggal Penetapan

07 Juli 2006

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2006

Tanggal Berlaku

14 Juli 2006

Sumber

LD.2006/NO.4

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 336 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA BJB NO. 04 TAHUN 2006 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Mencabut :

PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi

Mengubah :

PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2006/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi
ABSTRAK:	bahwa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan balk terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajibanmasing-masingdan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa kontruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hash! pekerjaan kostruksi untuk hal tersebut perlu dilaksanakan penyempurnaan dan perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2000 tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi sebagai penyesuaian dengan perkembangan Jasa usaha Kontruksi dewasa ini; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, konsideran diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999; Undang — undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang — undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000; Undang — undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003; Peraturan 6aerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2001 Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi yang berisi; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2006. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521