Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019

Pengelolaan Dana Keistimewaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kewenangan Pengelolaan Dana Keistimewaan; Bab III Pengelola Dana Keistimewaan; Bab IV Perencanaan; Bab V Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan; Bab VI Pengendalian dan Pengawasan; Bab VII Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; KBab VIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

26 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

26 Desember 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2020

Sumber

BD 2019/ Nomor 85

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 2576 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub 85 tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan

DANA kEISTIMEWAAN
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 85, BD 2019/ Nomor 85
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pengelolaan Dana Keistimewaan
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa pengelolaan dana keistimewaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1680); 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); Indonesia Nomor 827); Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kewenangan Pengelolaan Dana Keistimewaan; Bab III Pengelola Dana Keistimewaan; Bab IV Perencanaan; Bab V Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan; Bab VI Pengendalian dan Pengawasan; Bab VII Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; KBab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Pergub DIY Nomor 140 Tahun 2018 Halaman : 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521