Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Terdiri dari 24 pasal, 14 bab yaitu ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif dan saat terjadinya retribusi terutang, jalur layanan pengangkutan sampah, insentif pemungutan, wilayah dan perangkat pemungutan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara penagihan dan penghapusan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuningan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kuningan

Tanggal Penetapan

02 September 2013

Tanggal Pengundangan

03 September 2013

Tanggal Berlaku

03 September 2013

Sumber

LD 2013/23 SERI C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bidang

Halaman ini telah diakses 502 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

23 TAHUN 2013 (RET PERSAMPAHANKEBERSIHAN).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD 2013/23 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
ABSTRAK:	a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009; b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi serta sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur kembali Ketentuan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 Terdiri dari 24 pasal, 14 bab yaitu ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif dan saat terjadinya retribusi terutang, jalur layanan pengangkutan sampah, insentif pemungutan, wilayah dan perangkat pemungutan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara penagihan dan penghapusan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2013. mengatur mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521