Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2010

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan meliputi objek, subjek, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pembayaran, dan pengembalian kelebihan pembayaran.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lebak

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Rangkasbitung

Tanggal Penetapan

18 November 2010

Tanggal Pengundangan

22 November 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010/NO. 9

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lebak

Bidang

Halaman ini telah diakses 1210 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

39. Perda-No.-9-Tahun-2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Lebak No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2010/NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di makasud untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, asarana atau fasilitas tertentu guna melindungi keoentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan retribusi perizinan tertentu merupakan salahsatu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah kebijakan retribusi daerah di laksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. perta serta masyarakat, akuntabilitas dan transparasi dengan memperhatikan potensi daerah. UU No. 8 tahun 1981, UU No. 5 tahun 1984, UU No. 28 tahun 1999, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 28 tahun 2002, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 31 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 26 tahun 2007, UU No. 22 tahun 2009, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 32 tahun 2009, PP No. 27 tahun 1983, PP No. 41 tahun 1993, PP No. 43 tahun 1993, PP No. 54 tahun 2002, PP No. 36 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 38 tahun 2007, PERDA No. 6 tahun 1986, PERDA No. 12 tahun 1988, PERDA No. 2 tahun 1989, PERDA, 13 tahun 2006, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 8 tahun 2007, PERDA No. 10 tahun 2007, PERDA No. 17 tahun 2008. Peraturan ini mengatur mengenai retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan meliputi objek, subjek, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pembayaran, dan pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut: Perda Kab. Lebak No. 11 Tahun 2000; Perda Kab. Lebak No. 41 Tahun 2001, Perda Kab. Lebak No. 11 Tahun 2002, dan Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2009. - 42 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521