Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021

Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan Dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah b. Tata cara penyusunan neraca komoditas perikanan c. distribusi alokasi impor komoditas perikanan d. evaluasi e. perubahan neraca komoditas perikanan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan Dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Bentuk Singkat

Permen KKP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2021

Tanggal Berlaku

04 Juni 2021

Sumber

BN 2021/ NO 633 ; PERATURAN.GO.ID; 17 HLM

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1171 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERMEN-KP 24 Tahun 2021 ttg Penyusunan Neraca Komoditas....pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN DAN DISTRIBUSI ALOKASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN

2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 24, BN 2021/ NO 633 ; PERATURAN.GO.ID; 17 HLM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan Dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin kebutuhan dan ketersediaan komoditas perikanan perlu disusun neraca komoditas perikanan; b. bahwa untuk menjamin kepastian dan transparansi alokasi impor komoditas perikanan kepada pelaku usaha berdasarkan neraca komoditas perikanan, perlu disusun usulan distribusi alokasi impor komoditas perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
Mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah b. Tata cara penyusunan neraca komoditas perikanan c. distribusi alokasi impor komoditas perikanan d. evaluasi e. perubahan neraca komoditas perikanan

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Mencabut sebagian Pasal 3, Pasal 5, dan Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521