Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2019

Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Kriteria Pemberian Tunjangan; 2. Syarat Pemberian Tunjangan; 3. Mekanisme Tata Cara Pembayaran Dan Waktu Pembayaran Tunjangan; 4. Pendanaan; dan 5. Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

03 Juni 2019

Sumber

BD.2019/NO.466

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 288 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Gunung Mas No 29 Th 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Gunung Mas No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberian tambahan penghasilan Bagi dokter spesialis, resident dan pegawai harian tidak tetap (ptt) daerah dilingkup badan layanan umum daerah Rumah sakit umum daerah kuala kurun dan Puskesmas rawat inap kabupaten gunung mas

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.466

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun

ABSTRAK:

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna termasuk pelayanan spesialistik sebagai penyelenggara pelayanan publik terhadap masalah kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun memberikan Pelayanan Kesehatan 24 (dua puluh empat) jam;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
1. Kriteria Pemberian Tunjangan; 2. Syarat Pemberian Tunjangan; 3. Mekanisme Tata Cara Pembayaran Dan Waktu Pembayaran Tunjangan; 4. Pendanaan; dan 5. Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2019.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PTT) Daerah di Lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gunung Mas;
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521