PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sehingga menambah informasi berikut daya tarik wisata, yang terdiri atas: a) daya tarik wisata alam; b) daya tarik wisata budaya; dan c) daya tarik wisata buatan/binaan manusia. sedangkan kawasan pariwisata, yang terdiri atas: a) penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; b) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dalam kawasan pariwisata; dan c) usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota