Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakDalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang - ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2 - Urusan Yang Menjadi Kewenangan DPMPT Pasal 3 - Kewajiban Pasal 4, Dan Pasal 5 - Kewenangan Penandatanganan pasal 6 dan Pasal 7 - Proses Pelayanan Pasal 8 - Tata Cara Pembahasan Teknis Dan Peninjauan Lapangan Pasal 9 S/d Pasal 12 - Penyederhanaan Pelayanan Perizinan Pasal 13 S/d Pasal 14 - Tim Pertimbangan Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 15 S/d Pasal 17 - Pengawasan Pasal 18 dan Pasal 19 - Evaluasi Pasal 20
METADATA PERATURAN
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
-
PERWALI Kota Balikpapan No. 23 Tahun 2018
tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan