Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang - ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2 - Urusan Yang Menjadi Kewenangan DPMPT Pasal 3 - Kewajiban Pasal 4, Dan Pasal 5 - Kewenangan Penandatanganan pasal 6 dan Pasal 7 - Proses Pelayanan Pasal 8 - Tata Cara Pembahasan Teknis Dan Peninjauan Lapangan Pasal 9 S/d Pasal 12 - Penyederhanaan Pelayanan Perizinan Pasal 13 S/d Pasal 14 - Tim Pertimbangan Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 15 S/d Pasal 17 - Pengawasan Pasal 18 dan Pasal 19 - Evaluasi Pasal 20

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

29 Agustus 2017

Sumber

BD.2017/No.18

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 922 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal NO.18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pela.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERWALI Kota Balikpapan No. 23 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

pelayanan-perizinan-nonperizinan
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2017/No.18
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Sudah Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Pada Saat Ini Sehingga Perlu Diganti, Sesuai Ketentuan Pasal 11 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2914 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati/Walikota Memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu. UUD 1945 Pasal 8 Ayat 6; UU 1959 No 27; UU 2011 No 12; UU 2014 No 23; UU 2015 NO 9; No 97 2014 Dalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang - ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2 - Urusan Yang Menjadi Kewenangan DPMPT Pasal 3 - Kewajiban Pasal 4, Dan Pasal 5 - Kewenangan Penandatanganan pasal 6 dan Pasal 7 - Proses Pelayanan Pasal 8 - Tata Cara Pembahasan Teknis Dan Peninjauan Lapangan Pasal 9 S/d Pasal 12 - Penyederhanaan Pelayanan Perizinan Pasal 13 S/d Pasal 14 - Tim Pertimbangan Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 15 S/d Pasal 17 - Pengawasan Pasal 18 dan Pasal 19 - Evaluasi Pasal 20
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017. 16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521