PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan/anggota DPRD, Pejabat Negara/Pegawai dan Pihak Lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas mempunyai prinsip: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah! Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan' biaya Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas, terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kalimantan Timur; b. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kalimantan Timur; dan c. Peijalanan Dinas luar Wilayah Indonesia. Perjalanan Dinas yang bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi hanya diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional serta dapat: mengikutsertakan staf PNS/CPNS dengan ketentuan secara substansi keikutsertaan tersebut memang diperlukan. Ketentuan mengenai besaran uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.