Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020

Perusahaan Umum Daerah Intimung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN BAB III NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V MODAL BAB VI ORGAN BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB XI ANAK PERUSAHAAN BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA INTIMUNG BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI BAB XIV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAB XV KEPAILITAN BAB XVI DANA PENSIUN BAB XVII PEMBINAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Intimung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malinau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Malinau Kota

Tanggal Penetapan

30 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2020

Tanggal Berlaku

30 Desember 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara: (67/7/2020)

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malinau

Bidang

Halaman ini telah diakses 437 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Malinau No. 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara: (67/7/2020)

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Intimung

ABSTRAK:

dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan diganti untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN BAB III NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V MODAL BAB VI ORGAN BAB VII KEPEGAWAIAN BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB XI ANAK PERUSAHAAN BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA INTIMUNG BAB XIII EVALUASI, RESTRUKTURISASI BAB XIV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAB XV KEPAILITAN BAB XVI DANA PENSIUN BAB XVII PEMBINAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah
39 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020

Perusahaan Umum Daerah Intimung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT