Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Obyek, Subyek, Golongan Dan Wilayah Pemungutan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarifretribusi, Biaya Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Tata Cara Pemungutan, Pembayarandan Penagihan Retribusi, Keberatan Dan Banding, Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukabumi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pelabuhan Ratu

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2011

Sumber

LD.2011/13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 13 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi - Pengujian - Kendaraan - Bermotor
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perhubungan; salah satu upaya untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan keselamatan terhadap penyelenggaraan sarana perhubungan dilaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis retribusi Kabupaten/Kota; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri No. 8 Tahun 2009; Perda No. 19 Tahun 2003; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda 1 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2010; Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Obyek, Subyek, Golongan Dan Wilayah Pemungutan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarifretribusi, Biaya Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Tata Cara Pemungutan, Pembayarandan Penagihan Retribusi, Keberatan Dan Banding, Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011. Perda Kab. Sukabumi No. 13 Tahun 2011 Dicabut dengan Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 14 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT