Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 119 Tahun 2020

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat Ketentuan Umum; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pemeriksaan, Pertimbangan dan Keputusan; Sanksi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

119

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

01 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

01 Desember 2020

Tanggal Berlaku

01 Desember 2020

Sumber

BD.2020/No.119

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 574 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub No 0119 Thn 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA-converted.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Selatan No. 18 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

kode etik - pengadaan barang/jasa
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 119, BD.2020/No.119
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
ABSTRAK:	Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan yakni efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel maka perlu dibuat peraturan pelaksana yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinisi dan Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa. Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 42 Tahun 2004; UU Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 112 Tahun 2018; Perda Prov. Kalsel Nomor 11 Tahun 2016; Pergub Kalsel Nomor 095 Tahun 2019. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat Ketentuan Umum; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pemeriksaan, Pertimbangan dan Keputusan; Sanksi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020. Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 119 Tahun 2020

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT