Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2015

Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Perizinan 3. Kriteria Gangguan 4. Jenis Usaha Yang Wajib Izin Gangguan 5. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan 6. Kewenangan dan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan Bagian Kesatu : Kewajiban Pemberi Izin Bagian Kedua : Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Bagian Ketiga : Larangan Bagian Keempat : Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin 8. Retribusi Izin Gangguan 9. Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu : Pembinaan Bagian Kedua : Pengawasan 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

25 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

25 Mei 2015

Tanggal Berlaku

25 Mei 2015

Sumber

LD.2015/NO.1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 743 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 2015.01 - Izin Gangguan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Balangan No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional, dan bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta menjamin kepastian hukum terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan; untuk menjamin tertib pelaksanaan pemberian izin gangguan, perlu membuat suatu landasan hukum dalam pelayanan pemberian izin gangguan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Perizinan 3. Kriteria Gangguan 4. Jenis Usaha Yang Wajib Izin Gangguan 5. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan 6. Kewenangan dan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan Bagian Kesatu : Kewajiban Pemberi Izin Bagian Kedua : Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Bagian Ketiga : Larangan Bagian Keempat : Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin 8. Retribusi Izin Gangguan 9. Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu : Pembinaan Bagian Kedua : Pengawasan 10. Ketentuan Penyidikan 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2015

Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT