Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2011

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ruang Lingkup; Usaha JAsa Konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK; Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Hak dan Kewajiban; Penunjukan Pejabat Penerbit IUJK; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

20 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

20 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.16.SERI.D

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1145 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
PERDA Kab. Bantul No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul

PERIZINAN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi; d. bahwa adanya perkembangan dalam pengaturan jasa konstruksi dan usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2011 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011; Materi Pokok: Ruang Lingkup; Usaha JAsa Konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK; Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Hak dan Kewajiban; Penunjukan Pejabat Penerbit IUJK; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman : 19 HLM; Penjelasan: 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521