Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2007

Retribusi Izin Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang Besaran tarif Retribusi terhadap penggunaan tanah atau bangunan yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten Mamasa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamasa

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Mamasa

Tanggal Penetapan

14 Agustus 2007

Tanggal Pengundangan

14 Agustus 2007

Tanggal Berlaku

14 Agustus 2007

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 58

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamasa

Bidang

Halaman ini telah diakses 353 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 3 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

retribusi daerah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk tertibnya pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka untuk lebih tertibnya peruntukan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana peruntukan yang tertuang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa maka perlu dilakukan pengaturan tentang penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah. b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dan penjelasannya sehinggga dipandang perlu untuk mengatur izin penggunaan tanah yang dikuasai pemerintah. a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); e. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan ini berisi tentang Besaran tarif Retribusi terhadap penggunaan tanah atau bangunan yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten Mamasa
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2007. 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2007

Retribusi Izin Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT